Jakarta – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan persiapan pelaksanaan Program Penjaminan Polis (PPP) sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU PPSK) masih terus dimatangkan.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, sebagai awalan asuransi yang dijamin adalah asuransi yang sehat. Ia pun menegaskan, yang dijamin dalam program penjaminan polis bukan asuransi yang terkait investasi atau seperti unitlink.

“Asuransinya saja (produk tradisional) yang dijamin, bukan yang investasi seperti unitlink. Nanti soal tren dan pembayaran programnya akan didiskusikan ke depannya, bentuk penjaminan polis yang paling pas,” kata Purbaya dalam acara Pertemuan Tahunan LPS dan Stakeholders, Selasa 20 Juni 2023.

Dia menambahkan, jangan sampai banyak perusahan asuransi yang justru bangkrut setelah program penjaminan polis dilaksanakan pada tahun 2028. Untuk itu, saat ini LPS masih melakukan penilaian terhadap perusahaan asuransi yang akan masuk ke dalam program penjaminan polis. Adapun, LPS memiliki waktu 5 tahun setelah aturan tersebut diundangkan.

“(Perusahaan asuransi) harus memperbaiki manajemen dan kualitas sehingga begitu masuk nanti jangan sampai tahun pertama jatuh dan kredibilitas pertanggungan jaminannya runtuh. Kami tidak mau,” ujarnya.

Lebih lanjut, dalam menjalankan program penjamiunan polis pihaknya akan menggunakan modal awal yang pernah diberikan pemerintah pada saat pembentukan LPS sebesar Rp4 triliun.

“Itu bisa jadi modal awal kalau ada asuransi yang jatuh di awal-awal. Selain itu, LPS yang mengurus bagian asuransi juga bisa meminjam dari bank atau LPS dengan bunga tertentu,” ungkap Purbaya.

Selain itu, pengelolaan dana untuk perbankan dan perasuransian di bawah LPS akan terpisah, yang juga akan dikelola secara transparan. “Jadi perbankan juga tidak perlu khawatir uangnya hanya dipakai untuk asuransi saja, jadi aman,” tambahnya.

Dalam hal ini, LPS masih akan melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait bagaimana mekanismenya. Dia menekankan, program ini diharapkan tidak menanggung beban yang telalu besar di awal pembentukannya untuk membangun kredibilitas.

“Kalau banyak yang jatuh, percuma dijamin,” tegasnya.

Adapun, program penjaminan polis ini LPS perlu mempersiapkan anggota dewan komisioner yang baru paling lambat pada tahun 2027. Proses pengajuan anggota dewan komisioner yang membidangi penjaminan asuransi ini akan dipilih Presiden dan disetujui oleh DPR.

“DPR yang memutuskan seperti mirip BI dan OJK, jadi di LPS agak berubah sedikit. Kalau sebelumnya hanya Presiden saja, sekarang Presiden ke DPR, jadi seperti naik pangkat,” katanya. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *