Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari ini (20/12) kembali mengumumkan pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan PT Hewlett-Packard Finance Indonesia atau PT HPFI.

Keputusan pencabutan izin usaha tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP- 30/D.06/2023 tanggal 18 Desember 2023. 

OJK menjelaskan bahwa, pencabutan ini dilakukan karena PT HPFI telah dikenakan penegakan kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tidak melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dan tidak memenuhi ketentuan kualitas piutang pembiayaan.

Baca juga: Banyak Keluhan Konsumen Perusahaan Pembiayaan, BPKN Beri Masukan ke OJK, Apa Saja?

Selain itu, OJK sebelumnya juga telah mengenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU) pada Juni 2023 lalu, terkait rekomendasi hasil pemeriksaan langsung, hal itu disebabkan karena PT HPFI tidak dapat memenuhi ketentuan yang mengharuskan perusahaan pembiayaan wajib setiap waktu mempertahankan rasio Saldo Piutang Pembiayaan (Outstanding Principal).

“OJK telah memberikan waktu yang cukup bagi PT HPFI untuk menyampaikan pemenuhan rekomendasi dan ketentuan NPF. Namun, tidak terdapat penyelesaian permasalahan atas rekomendasi hasil pemeriksaan langsung dan pemenuhan ketentuan NPF,” ucap Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, Aman Santosa dikutip Rabu, 20 Desember 2023.

Di samping itu, tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK terkait dengan pencabutan izin usaha PT HPFI dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan secara konsisten dan tegas untuk menciptakan industri pembiayaan yang sehat dan terpercaya.

Baca juga: Kinerja Perusahaan Pembiayaan Loyo di Awal Semester II 2023, Ternyata Ini Penyebabnya

Adapun, dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, PT HPFI dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan pembiayaan dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

  1. Menyelesaikan hak dan kewajiban debitur, kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan
  2. Memberikan informasi secara jelas kepada debitur, kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban
  3. Menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan Nasabah di Internal Perusahaan. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *